<p><strong>DALUNG (08/12/2025) </strong>– Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Dalung turut hadir dalam rapat koordinasi terkait Pendataan Ulang KIM dan Penguatan Fungsi KIM yang diselenggarakan pada Kamis, (6/11) yang bertempat di Ruang Rapat Diskominfo Lantai 3, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan penting, diantaranya Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Diskominfo Provinsi Bali Ida Bagus Gede Darma Kusuma, S.E., Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik A.A. Ratu Rat Manacika, STP., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Ida Ayu Agung Evi Budiani, SE., serta perwakilan KIM Desa Dalung, KIM Desa Munggu, dan KIM Desa Punggul.</p> <p> </p> <p>Dalam kegiatan tersebut, kehadiran KIM Desa Dalung merupakan bentuk komitmen dalam mendukung proses pendataan ulang KIM serta penguatan peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyampaian informasi publik. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa seluruh KIM di Kabupaten Badung terdata secara akurat dan mampu menjalankan fungsinya dengan lebih optimal.</p> <p> </p> <p>Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah memperbarui data Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di masing-masing desa serta memperkuat fungsi KIM agar lebih aktif dalam mendukung arus informasi yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pendataan ulang ini, pemerintah berharap setiap KIM mampu berperan maksimal sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.</p> <p> </p> <p>Selain itu, seluruh KIM yang aktif juga didorong untuk melakukan registrasi pada platform resmi KIM.id. <em><strong>“Melalui pendaftaran akun tersebut, aktivitas dan keberadaan KIM dapat terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi milik Kementerian Komunikasi dan Digital,”</strong></em> ungkap Ida Bagus Gede Darma Kusuma, S.E., selaku Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Diskominfo Provinsi Bali. Dengan integrasi ini, KIM diharapkan semakin berkontribusi dalam peningkatan literasi digital, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik dalam pembangunan desa masing-masing.</p> <p> </p> <p><strong>(KIMDLG-003).</strong></p>